Jakarta - Personel TNI yang tengah melakukan pergeseran pasukan dalam rangka pengamanan dan pembangunan infrastruktur Trans Papua Wamena-Mumugu di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga jadi

target serangan, Kamis pagi 7 Maret 2019.

Jumlah aparat dan penyerang tak imbang, 25 dibanding 70. Pihak lawan tak menggunakan tangan kosong. Mereka bersenjatakan panah, tombak, hingga bedil dengan peluru tajam.

Tiga anggota TNI pun gugur dalam kontak tembak, yakni Sersan Dua Mirwariyadin, Sersan Dua Yusdin, dan Sersan Dua Siswanto. Sementara di pihak penyerang, diperkirakan tujuh hingga 10 orang kehilangan nyawa. Entah berapa persisnya. Jasad-jasad mereka yang tumbang langsung dibawa pergi.

Hari itu, dua kali pasukan TNI diserang Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya, demikian menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi.

Pertama, saat pasukan TNI yang tergabung dalam Satgas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) melakukan pengamanan dalam rangka proses pergeseran pasukan yang akan melaksanakan pengamanan dan pembangunan infrastruktur Trans Papua Wamena-Mumugu sekitar pukul 08.00 WIT.

Awalnya, perlawanan personel TBI berhasil memukul mundur kelompok kriminal sampai menghilang ke dalam hutan belantara. Belum lama reda, serangan kedua muncul.

Sekitar pukul 15.00 WIT, dua helikopter jenis Bell tiba dari Timika untuk melaksanakan evakuasi korban prajurit yang gugur. Belum lagi lagi menyentuh tanah, alat angkut udara itu jadi sasaran.

Serangan di Papua, khususnya Nduga, oleh KKB bukan hal baru. Namun, momentum kali ini berdekatan dengan penyelenggaraan Pemilu 2019 yang tinggal sebulan lagi.

Apakah aksi para separatis bisa jadi gangguan serius untuk pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan di provinsi paling timur Indonesia?

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menegaskan, bukan kali ini saja pemilu digelar di Papua.

"Kita menyelenggarakan pemilu di Papua sudah lama. Kendala-kendala distribusi logistik jika dibutuhkan kita minta bantuan TNI dan Polri," kata Ilham kepada Liputan6.com, Jumat (8/3/2019).

Dia menyatakan, sudah ada 18 juta lebih surat suara yang sudah didistribusikan di Papua. "Papua sudah semua terkirim," kata Ilham.

Komisioner KPU lainnya Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya belum dapat laporan dari KPU Provinsi Papua mengenai keterkaitan serangan kelompok bersenjata dengan penyelenggarakan pemilu.

"Kami belum dapat laporan dari KPU Provinsi Papua," kata dia.

Sementara itu, jajaran KPU Kabupaten Mimika, Papua mulai Jumat pagi (8/3/2019) ini melakukan pelipatan surat suara yang akan digunakan saat pemungutan suara Pemilu Serentak 17 April 2019.

Komisioner KPU Mimika yang membidangi Divisi Sosialisasi dan SDM, Fidelis Piligame di Timika, Jumat, mengatakan bahwa proses pelipatan surat suara akan dipusatkan di Kantor Sekretariat KPU Mimika, Jalan Hasanuddin Timika.

"Dengan mempertimbangan keamanan dan lain-lain maka pelipatan surat suara dilakukan di Kantor Sekretariat KPU Mimika dengan pengawasan penuh dari komisioner KPU, Bawaslu dan pihak keamanan," jelas dia.

Pengamat militer dari Institute For Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, kemungkinan kelompok separatis Papua berulah saat pemilu selalu ada.

Apalagi pembangunan infrastruktur sedang gencar dilakukan di Papua.

"Intinya penyelenggara pemilu, masyarakat, serta pemerintah perlu waspada dengan kemungkinan tersebut. Saya kira, kita tak bisa menduga-duga motif di balik penyerangan, yang pasti semua pihak harus waspada," kata saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (8/3/2019).

Khairul mengatakan, kalau kelompok separatis tersebut berulah kembali, tentunya akan mengganggu penyelengaraan pemilu. Karena sekarang masuk tahun politik dan akan banyak isu-isu yang akan berkembang di masyarakat.

"Dan, kita tak perlu bersitegang kalau isu tersebut tersebar karena dapat berpotensi mengganggu prosesi pemilu itu sendiri," kata dia.

Dia menduga, motif penyerangan kelompok separatis yang terjadi pada Kamis 7 Maret 2019 lebih ke arah infrastruktur. Karena penyerangan sebelumnya juga menyasar lokasi pembangunan fisik di Papua.

"Mungkin ada motif lain, tapi karena ini sedang tahun politik, isu-isu politik juga akan menyeruak di masyarakat. TNI dan Polri juga sudah terintegrasi satu sama lain, jadi pengamanan juga pasti akan ditingkatkan," kata Khairul.

Khairul mengatakan, TNI dan Polri perlu mengusut tuntas dan terjun langsung ke lapangan dan melakukan penindakan terhadap kelompok bersenjata di Papua. Dia juga berharap, pengamanan menjelang pemilu bisa maksimal.