Jakarta - Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi (Pepen) menegaskan kotanya belum menerima dana hibah tahun 2018 atas perjanjian kerja sama pengelolaan sampah. Bila DKI tak memenuhi kewajibannya, Pemkot Bekasi akan meninjau ulang kerja sama.

Pepen mengiyakan soal kaitan penghentian truk sampah DKI yang masuk ke Kota Bekasi, salah satunya terkait dana hibah. Bila perjanjian kerja sama tak ditaati termasuk aturan pengangkutan sampah, pencegatan truk sampah dari DKI akan berlanjut.

"Saya kira kalau nggak ada keputusan akan berlanjut. Itu kan ada kontrak perjanjian bersama yang harus dipahami. Kalau tidak dipenuhi, jangankan lagi dihentikan, ditutup juga bisa," kata Pepen kepada wartawan di Jalan Mayor Madmuin Hasibuan, Kota Bekasi, Jumat (19/10/2018).

Kerja sama ini terkait tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Bantargebang. Ada kewajiban DKI terkait pembuangan sampah ke Bekasi

"Gubernur (DKI) yang harus lihat di Bantargebang. Saya antar nanti melihat, kan gubernur belum pernah kesini, belum pernah ke Bantargebang," sambungnya.

"Di kontraknya ada, dia harus menanggulangi, harus merehabilitasi. Saat proses-proses nanti berdampak pada lingkungan. Terus ada kemitraan yang harus dibantu apa saja," imbuh Pepen.

Dia menyebut ada konsekuensi bila Pemprov DKI tidak melakukan kewajibannya. "Kalau tidak diberikan, ya nggak usah ada kerja sama," ujar Pepen ditanya mengenai konsekuensi bila dana hibah tidak dicairkan.