Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bercerita bagaimana acara Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2019 mengganggu jadwal cuti-nya.

Susi menyebut seharusnya rencana pengadaan barang dan jasa KKP 2019 itu sudah dapat dilakukan di awal Oktober 2018. Itu bertujuan untuk menyatukan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan di industri kelautan dan perikanan.

"Kebiasaan kita membuat perencanaan akhir tahun dan akhirnya baru merealisasikannya di pertengahan tahun itu tidak boleh ada lagi. Kalau masih ada yang tanda tangan kontrak kerja di bulan Juni, semprit saja itu Pak Dirjen. It has to be done," ucap dia di acara Rencana Pengadaan Barang dan Jasa KKP 2019, Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Dengan jadwal pengadaan barang dan jasa KKP yang belum terbangun, kata Susi,  berdampak terhadap jadwal libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) PNS. Itu termasuk salah satunya jadwal libur akhir tahun dirinya.

"Saya ingin Indonesia itu bisa tiru Malaysia di mana pas 16 Desember - 1 Januari itu PNS sudah holiday. Kalau di kita tidak, November sampai Desember susah cari orang karena sedang pada rapat di luar kota semua. Saya mau cuti 15 Desember saja susah sampai akhirnya molor dan hari ini masih pidato di depan kalian semua," ujar dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Sarah Sadiqa mengungkapkan, selama ini memang baru Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saja yang berkomitmen penuh menyetor informasi barang dan jasa sesuai jadwal.

"Kuncinya adalah semua proses dilakukan sebelum tahun berjalan. Jadi, kalau kita terima anggaran 2019, maka 2018 oktober itu sudah harus dilakukan proses. Data kami, baru hanya PUPR saja yang komit terkait barang dan jasa, KKP belum. Jadi, implementasinya saja harusnya di bulan-bulan Oktober, seperti Kementerian PUPR," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti geram terkait anggaran belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tercatat selalu turun setiap tahun.

Hal itu disebabkan akuntabilitas dan profesionalisme yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi KKP.

"Dari awal-awal saya menjabat anggaran Rp 13 triliun, turun jadi Rp 7 triliun sampai akhirnya pagu anggaran untuk tahun depan jadi Rp 5,8 triliun. Karena banyak kepentingan yang tak bisa diselesaikan, keuntungan segelintir pengusaha. Ini jadi tidak memudahkan KKP untuk belanjakan barang dan jasa," ucap dia di acara Rencana Pengadaan Barang dan Jasa KKP 2019, Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Susi memaparkan rencana-rencana KKP masih membutuhkan perbaikan total di acara tersebut. Kata dia, banyak program-program KKP yang akhirnya tidak bisa direalisasikan untuk kepentingan nelayan dan masyarakat.

"Saya itu ingin 4 tahun pemerintahan minimal 5 ribu kapal keluar untuk revitalisasi kapal nelayan kita. Kemudian, di tahun ke-3 target saya itu anggaran Rp 30 triliun, tapi itu akhirnya hanya rencana saja. Wong, Rp 13 triliun saja kita enggak bisa making it work, kok. Seribu kapal saja diselesaikan multi years. Juni kontrak belum ditandatangani," ucap dia.

Ia menambahkan, ekosistem proses pengiriman barang dan jasa KKP juga masih berbenturan dengan regulasi yang panjang dari pemerintah. Sistem pengadaan, kata dia, perlu dipangkas untuk lebih singkat dan memudahkan.

"Begitu banyak kesulitan yang kita sendiri, pemerintah, buat dalam belanjakan anggaran. Kita tersibukkan dengan proses dan proses. Sudah kapal tidak jadi, poltek 10 juga tidak jadi. Padahal, seharusnya 10 poltek itu terbangun dalam 1 tahun. Sekarang baru 7 poltek yang terbangun selama 4 tahun," ungkap dia.

Oleh sebab itu, ia secara tegas menyarankan agar KKP ke depannya dapat lebih akuntabel dalam mengelola anggaran. Penyerapan anggaran belanja barang dan jasa dinilai penting guna mengoptimalkan manfaatnya kepada masyarakat.

"Negara sudah sediakan uangnya, karena KKP kurang akuntabilitas kita jadi tak bisa buat anggaran itu terserap untuk program pembangunan. Nelayan kecil kita faktanya tetap tidak punya kapal. Yang disalahkan pasti Menterinya,   Saya minta pengadaan ini harus berubah. Untuk kawan-kawan KKP, ini PR kalian semua," ujarnya.

"Jadi saya harap kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) jadi pintu untuk revitalisasi, kembalikan profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa di KKP," ia menambahkan.